UPAYA
PENINGKATAN PEMBINAAN TERITORIAL TINGKAT
KODIM
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN NASIONAL
- 14 Februari 2020
BAB – I
PENDAHULUAN
1. Umum.
a. Proses perkembangan bangsa Indonesia yang
ditandai dengan era reformasi yang dilakukan
secara instant tanpa adanya perencanaan yang melalui proses pengkajian
secara akademik dan tidak konseptual, tetapi hanya dilandasi oleh keinginan
untuk merubah suatu keadaan kepada era yang lebih baik dimana perubahan
tersebut hanya dilandasi oleh suatu keinginan yang bersifat emosional saja
tanpa berpikiran bahwa suatu perubahan akan membutuhkan waktu dan pengorbanan
yang tinggi dari segenap anak bangsa, dan ditengah-tengan tuntutan dari beberapa
pihak yang menginginkan perubahan secara mendasar tentang tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara ada slah satu tuntutan yang bersifat krusial yaitu
dihilangkannya komando territorial padahal komando territorial merupakan wujud
dari sistim pertahanan Negara yang paling kuat yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia, namun demikian kita sadar bahwa kita pernah melakukan kesalahan di
dalam menerapkan tugas koter dimasa lalu tetapi hal tersebut sudah mulai di
perbaiki tentang tugas dan tanggung jawab Koter di dalam paradigma baru TNI.
b. Menyikapi hal tersebut maka pimpinan TNI
dalam hal ini Pimpinan TNI-AD sudah mengambil langkah-langkah pembenahan
didalam merancang tentang tugas dan tanggung jawab Koter didalam melaksankan
tugasnya dilapangan, sehingga diharapkan tugas pokok koter dalam hal ini
pembinaan Geografi, pembinaan Demografi dan pembinaan kondisi sosial dapt
betul-betul dailaksanakan dengan baik melalui metode bhakti TNI dan pendekatan
kerakyatan guna menciptakan sistim ketahanan wilayah yang tangguh dan barisan
terdepan didalam melaksankan kegiatan ini ada pada tingkatan Kodim dan Koramil
yang merupakan ujung tombak dari pembinaan kewilayahan dalam mendukung
ketahanan wilayah.
c. Dalam mendukung kegiatan kewilayahan ini
maka aparat territorial harus dapat bekerja sama dengan seluruh komponen yang
ada di masyarakat dan dengan aparat pemerintah daerah setempat sehingga,
sehingga tujuan dan sasaran didalam rangka pembinaan territorial dalam
mendukung ketahanan wilayah tidak terjadi ketimpangan dan bertolak belakang
antara tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan
tujuan pertahan yang dilaksanakan oleh TNI, sehingga apa yang kita inginkan dan
yang masyarakat harapkan dari dapt tercapai dan terlaksanakan berupa kegiatan
peningkatan pembinaan territorial yang dilaksanakan oleh Kodim dalam rangka
mewujudkan ketahanan wilayah yang mantap dalam wadah NKRI.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Maksud penulisan karangan militer
ini adalah untuk memberikan masukan atau gambaran kepada komando atas tentang
pelaksanaan pembinaan territorial tingakat Kodim yang dihadapkan kepada kondisi
yang akan dating untuk mewujudkan ketahanan wilayah.
b. Tujuan.
Adapun tujuan penulisan karangan militer ini adalah untuk dijadikan
bahan pertimbangan satuan komando atas dalam rangka menentukan kebijaksanaan
tentang pembinaan territorial dimasa yang akan dating yang semakin komplek.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Penulisan karangan militer ini dibatasi
pada upaya meningkatkan pembianaan territorial di tingkat Kodim dalam
mewujudkan ketahan wilayah yang disusun menggunakan tata urut sebagai berikut :
a)
Pendahuluan.
b)
Latar Belakang Pemikiran.
c)
Kondisi pembinaan territorial saat ini.
d)
Faktor-faktor yang mempengaruhi.
e)
Kondisi Pembinaan Teritorial yang diharapkan.
f) Upaya yang dilakukan.
g)
Penutup.
4. Metoda dan Pendekatan. Penulisan karangan
militer ini dengan metoda pendekatan berdasarkan pengamatan dan pengalaman
selama menjadi prajurit TNI-AD dan pernah bertugas Kodim diserta
informasi-informasi yang didapat dari satuan lain.
5. Pengertian.
a. Pembinaan teritorial adalah segala
pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan dan
pengembangan , pengarahan serta pengendalilan potensi wilayah dengan segenap
aspeknya dalam rangka menjadikan wilayah sebagai ruang alat dan kondisi juang
guna kepentingan hankamreg.
b. Rak juang adalah wilayah dimana rakyat
telah menjadi kekuatan yang dapat diandalkan serta memiliki kekuatan alamiah
tertentu yang menjadi jaminan berlangsungnya perjuangan dalam kerangka
SISHAMKAMRATA.
c. Alat juang adalah masyarakat telah memiliki
kesadaran bela Negara yang tinggi telah disusun, dilatih, dilengkapi dan
disiagakan sesuai pengelompokan bidang dan perannya masing-masing.
d. Kondisi juang adalah kesadaran sikap dan
tekad masyarakat untuk membela Negara dan bangsa yang disertai kesanggupan
berkkorban sebagaimana besarnya.
BAB II
DASAR
PEMIKIRAN
6. Umum
Eksistensi maupun peran TNI
Angkatan Darat sebagai Pembina territorial dalam rangka mewujudkan ruang, alat
dan kondisi juang bukan hal yang barudalam tat kehidupan bangsa dan Negara
Indonesia. Sebagai Pembina territorial
TNI Angkatan Darat bersama-sama unsure dari TNI
dan pemerintah sebenarnya memikul tugas dan tanggung jawab yang sama
untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kelangsungan kegiatan pembangunan
nasional. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara tujuan pembinaan
territorial (Binter) bagi kepentingan pertahanan keamanan Negara (Hankamneg)
dengan kepentingan pembinaan kesejahteraan TNI angkatan darat selalu berupaya
secara terus menerus meningkatkan kemampuan Binter baik dari segi structural
maupun dari segi operasioanl agar tetap memiliki kemampuan efektif untuk dapat
menjawab tantangan dan menyongsong era globalisasi masa depan yang lebih
efektif dan kemampuan sumber daya manusia yang professional perlu diwujudkan
dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kebersamaan di dalam perbedaan menuju
masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara kesatuan republic Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 45.
7. Dasar Pemikiran.
a. Berdasarkan Doktrin Pertahanan Keamanan
Nasional yaitu Sistim Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) dengan
unsure-unsur terdiri dari TNI sebagai kekuatan inti dan kekuatan kewilayahan
sebagai kekuatan pendukung maka kekuatan wilayah maupun rakyat di daya gunakan
untuk menanggulangi ancaman musuh baik ancaman yang dating dari luar negeri
berupa subversi dan infiltrasi sedangkan ancaman dari dalam negeri berupa
pemberontakan-pemberontakan.
b. Fakta sejarah bahwa keberadaan TNI yang
selalu berdampingan dan bersama-sama dengan rakyat dimulai dari perang
kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam era yang semakin maju
bangsa Indonesia tak akan runtuh apabila kemanunggalan TNI dan rakyat tetap
dipertahankan dan hal ini merupakan kekuatan yang maha dasyat.
c. Kodim sebagai Pembina territorial
diwilayahnya dapat menjadi pusat perhatian dalam peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Hali ini dikarenakan apter
merupakan ujung tombak bagi TNI Angkata Darat dalam mewujudkan ruang, alat dan
kondisi juang bagi kepentingan Hankam dan kesinambungan pembangunan masa
depan. Hal ini dilaksanakan tidak
terlepas dari kegiatan-kegiatan didaerah/wilayahnnya dengan berbagai upaya yang
dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung bersama aparatur daerah
dan masyarakat setempat.
9. Permasalahan.
a. Perkembangan situasi yang terjadi dinegara
kita pada saat ini dimana telah terjadi gejolak krisis ekonomi dan krisis
sosial mengakibatkan dampak yang sangat komplek terhadap kehidupan masyarakat. Keadaan seperti ini apabila tidak cepat
ditangani secara cepat maka akan berkembang secara meluas yang akan
mengakibatkan terganggunya stbilitas keamanan.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya peningkatan Binter tingkat Kodim
diwilayah untuk mewujudkan ketahanan Nasinaonal, sehingga dampak dari krisis
ekonomi dapat ditekan seminimal mungkin serta terjaminnya stabilitas wilayah
didaerahnya.
b. Dihadapkan dengan kemampuan aparat
territorial yang ada dalam melaksanakan pembinaan territorial masih terdapat
beberapa kendala yang harus diatasi antara lain kurangnya kerja sama dan
koordinasi antara aparat territorial dan aparat pemerintah.
BAB III
KONDISI
PEMBINAAN TERITORIAL SAAT INI
10. Umum
Pembinaan territorial pada hakekatnya
adalah pembinaan wilayah yang penggunaannya untuk kepentingan pertahanan
keamanan, termasuk operasi –operasi militer lainnya. Usaha – usaha dan
kegiatannnya diarahkan kepada penyususnan kekuatan yang terdpat dalam wilayah
untuk kepentingan Hankam. Seluruh aparat territorial sebagai Pembina wilayah
mempunyai tugas pokok menyusun unsure geografi, demografi dan unsure kondisi
sosial menjadi kekuatan yang dapat digunakan sebagi ruang, alat dan kondisi
juang yang mampu menghadapi setiap macam ancaman dari maupun datangnya.
11. Subyek Pembinaan
a. Aparat territorial
1) Secara Kuantitas Personil. Personel Koter
pada umumnya belum sesuai dengan DSPP yang berlaku, hak ini disebabkan
pengisian personil koter baik dari Satpur maupun Satbanpur yang dilaksanakan
selama ini belum dapat memenuhi kebutuhan DSSp disamping adanya penyusutan
personil akibat pension dan pindah satuan lain.
2) Secara Kualitas. Dihadapakan pada luas dan kompleknya tugas
dibidang pembinaan territorial kualitas aparat territorial yang ada pada
umumnya belum dapat memadai, Kualitas aparat territorial tersebut juga
dikarenakan ada beberapa faktor diantaranya sebagai berikut :
a) Pendiddikan Umum yang dimiliki sebagian
besar aparat territorial pada umumnya adalah lulusan SD dan SMP, selain
pendidikan umum bekal teriorial yang dimiliki aparat territorial masih terbatas
untuk golongan perwura dan Bintara sedangkan untuk Tamtama belum memiliki bekal
pendididkan territorial, padahal ada jabatan Babinsa yang dijabat oleh Tamtama.
b) Terdapat kecenderungan personel Koter
pindahan dari Saptur Satpantur pada umumnya anggota-anggota yang tua dan kurang
profesional.
c) Kurang berusaha untuk menjadi penampilan
diri karena kurang melakukan kegiatan fisik berupa kebugaran jasmani dan kurang
cara berpakaian.
b. Materi dan Pangkalan.
Jumlah material Koter pada umumnya baru dapat
terpenuhi 60% DSPP dengan kondisi rat – rata diabawah 60% bila dibandingkan
dengan tuntutan tugas yang dihadapi serta luasnya daerah tanggung jawab, yang
paling dirasakan adalah sarana tranportasi, komunikasi dan akomodasi sehingga
mengakibatkan pengendalian dan pembinaan aparat territorial sangat sulit.
c.
Piranti Lunak
Berbagai macam piranti lunak yang
dibutuhkan koter guna menunjang pelaksanaan tugas binter pada umumnya sudah
cuckup tersedia, tetapi dihadapkan dengan perkembangan situasi dan kondisi
perlu ditambah dan penyesuaian.
d. Struktur Organisasi Koter
Yang telah disyahkan oleh
Kasad tentang organisasi dan tugas Koter, ditinjau dari segi pokoknya telah
memadai tetapi bila ditinjau dari perkembangan globalisasi masih ada sebagian
Koter yang perlu pembenahan dan penyesuaian.
e. Aparat Pemerintah
Masalah menonjol dilihat
dari aspek international adalah
kurangnya kepedulian aparat pemerintah terhadap pembinaan keamanan lingkungan
terutama pada tingkat perencanaan karena saran keamanan dalam penatan wilayah hampir
tidak pernah didengar dan diperdulikan
oleh pemerintah sehingga RUTR tidak pernah bertemu dengan rencana pembangunan
pemerintah.
12. Obyek pembinaan
a. Geografi
1) Potensi geografi yang harus dapat diproses
dan dibina sedemikian rupa, sehingga setiap jengkal tanah dapat merupakan
hambatan bagi musuh dan sebaliknya harus memberikan kemudahan bagi kekuatan
sendiri, tetapi kenyataan tidak pernah sejalan antara Koter dan pemerintah
sehingga pembangunan yang ada hanya untuk kepentingan pemerintah.
2) Sumber daya alam merupakan kekayaan alam
yang ada dibumi maupun diatasnya belum dapat digunakan bagi kepentingan
Hankamneg pada saat yang tepat karena lebih banyak berorientasi pada
kesejahteraan.
b.
Demografi
Jumlah dan kuallitas penduduk merupan
sumber daya manusia yang diperlukan bagi penyelengaraan Hankamneg tapi dengan
masih adanya penduduk yang belum
tersebar merata dan tingkat angkatan kerja cuckup tinggi sehingga tingkat
pengangguran pun cukup tinggi ini karena adanya RUTR yang belum sejalan.
c.
Kondisi Sosial
1) Idiologi
a) Koter ikut aktif dalam penyelenggaraan
penataran P-4
b) Masih adanya sejumlah pelaku G-30 S/PKI,
ekstrim kanan dan ekstrim kiri lainnya yang belum terdata pasti.
2) Politik
a) Koter ikut aktif dalam memelihara
stabilitas politik diwilayahnya tapi masih adanya kasus SARA sebagai isu
politik yang dihubungkan menjadi kasus unjuk rasa.
b) Koter ikut memeyarakatkan kehidupan politik
dalam memantapakan kehidupan berbangsa bernegara.
3) Ekonomi
a) Peranan Kolter dalam kegiatan ekonomi
terutama dalam memasyarakatkan kopersi diwilayahnya masih belum terbina dengan
sebagai mestinya.
b) Berkurangnya lahan produktif untuk
kepentingan pembangunan industri dan pemukiman.
4) Sosial Budaya
a) Koter aktif membina kerukunan umat beragama
namun masih adanya kerawanan yang
sewaktu waktu muncul kepermukaan akibat adanya fanatisme agama yang sempit.
b) Koter ikut aktif dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dengan kegiatan sosial dibidang
kesehatan seperti kegiatan manunggal KB dan kesehatan.
5) Hankam
Situasi keamanan wilayah koter biasanya
dalam kondisi mantap dan terkendali tapi masih belum mampu melaksanakan
pembinaan masyarakat guna mengurangi kegiatan unjuk rasa dan kriminal yang
berkembang.
BAB V
KONDISI
PEMBINAAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN
13. Umum
Tantangan masa depan akan
lebih dominan pada teknologi yang canggih sehingga akan lebih dominan pada
kebutuhan sumber daya alam sebagai bahan utama pendukung teknologi serta
kebutuhan akan kualiatas sumber daya manusia ( SDM ) sebagai kunci dan
tercapainya aspek teknologi tersebut. Selain dari itu dengan berakhirnya era
perang dengan yang berganti pada persaingan global, maka aspek
persaingan/pertentangan militer akan dikabarkan melalui persaingan tersebut.
Sehingga aspek sumber daya manusia akan sangat dominan dan berperan dalam
menghadapi tantangan masa depan.
14. Bidang Geografi
Pembinaan bidang geografi diarahakan untuk
memanfaatkan dan mengembangkan geografi kepentingan Hankam maupun kesejahteraan
untuk itu guna menghadapi tantangan masa depan semakin menipisnya sumber
kekayaan alam dunia maka setiap wilayah harus mengantisipasi hal tersebut
dengan cara :
a) Memantapkan dan menyiapakan potensi
geografi yang statis agar menjadi kekuatan untuk kepentingan Hankamneg.
b) Sebagai lingkungan, potensi geografi harus
dapat diproses dan dimanfaatkan demi kepentingan hankam.
c) Sebagai sumber daya maka kekayaan alam baik
yang ada di bumi maupun diatasnya harus dapat diusahakan agar berdaya dan
berhasil guna bagi kepentingan hankamneg pada saat – saat diperlukan.
15. Bidang Demografi
Potensi demografi berupa
jumlah dan kuialitas penduduk, penyebarannya merupakan sumber daya yang harus
mampu mengimbangi tanatangan masa depan yang semakin kompleks dihadapkan dengan
perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat international maupun regional
sehingga kualitas penduduk harus ditingkatkan sehingga :
a) Potensi masyarakat yang ada diaharapaka
mampu untuk menjadi kekuatan yang secara nyata dan mampu berperan sebagai
Sishankamrata.
b) Potensi masyarakat yang ada juaga harus
mempunyai kualitas untuk mengimbangi pesatnya kemajuan teknologi.
16. Bidang Kondisi Sosial
Kondisi sosial ini
diaharapkan mampu untuk mewujudkan kondisi juang masyarakat yang tanggung dalam
memelihara stabilitas lingkungan yang mantap dan dinamis, sehingga diaharapakan
seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat terpenuhi yaitu :
a. Idiologi
Mantapnya bidang idiologi akan sangat
membantu pada penciptaan kesejahteraan nasional sebagai salah satu peryaratan
umum dalam membangun bangsa dan Negara.
e. Politik
Situasi politik masa depan yang semakin
tidak menentu dengan melihat perkembangan situasi sekarang yang ada.
c. Ekonomi
Masa depan yang penuh, dengan tantangan
yang terus menerus menimpa bangsa dan Negara hal tersebut harus diantisipasi
dengan mengkonduksipkan kehidupan masyarakat.
d. Sosial Budaya
Era globalisasi dibarengi dengan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang semakin maju membuat masyarakat menjadi semakin
mengerti disetiap sudut kehidupan sehingga diharapkan masyarkat kita tidak akan
terbius dengan hal – hal yang tidak sesuai dengan sifat dan adat ketimuran.
e. Hankam
Dengan adanya tantangan dan ancaman
yang mungkin timbul tersebut maka diaharapkan seluruh potensi Hankam dapat
mencegah serangan baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri
melalui konsep SISHANKAMRATA.
BAB – IV
FAKTOR
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
17. Umum
Dilihat dari aspek subyek pembinaan
territorial dan obyek pembinaaan territorial wialyah pembinaan territorial dan
territorial Kodim dalam rangka menciptakan pembinaan territorial wilayah
terdpat beberapa faktor yang mempengaruhi dari dalam yaitu personil, material
piranti lunak dan dari luar yaitu Bidang Geografi, Demografi dan kondisi
sosial.
18. Faktor Intern
Dengan adanya berbagai keterbatasan yang
ada, baik menyangkut masalah personil dan materil ditinjau dari segi kuantitas
dan kualitas maupun masalah piranti lunak, membuat kemampuan Kodim saat ini
masih jauh dibawah kemampuan yang diharapkan. Kemantapan Koter untuk dapat
melaksanakan pembinaan territorial secara berdaya dan berhasil guna, harus
ditinjau dari segi kemantapan organisasi, personil, sebagi obyek Binter,
materil dan fasilitas kerja dan piranti lunak sebagai saran dan prasarana
pendukung terlaksananya tugas Binter, kelemahan pada salah satu segi akan menghambat pencapaian sasaran
secara keseluruhan.
a. Kekuatan
1) Personil
Keadaan personil yang ada
terutama pada pelaksanaan Binter dilapangan ( Kodim, Koramil ) ditinjau dari
segi masa dinas cukup lama dan mempunyai pengalaman di satuan lama, hal ini
dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas Binter.
2) Material
Adanya dukungan kendaraan
bermotor kepada pelaksnaan Binter di lapangan ( Kodim, Kormail ) walaupun untuk
Babinsa belum secara keseluruhan mendapatkannya.
1) Piranti Lunak
Agar para aparat territorial
bisa melaksanakan pembinaan territorial dengan baik, disamping harus memiliki
pengetahuan tentang keadaan lingkungan daerah tanggung jawabnya, perlu dibekali
dengan petunjuk – petunjuk praktis tentang pelaksanaan pembinaan territorial.
Karena obyek pembinaan territorial khususnya aspek demografi dan kondisi sosial
bersifat dinamis dalam arti selalu berubah sesuai perkembangan yang ada,
sehubungan dengan hal tersebut maka petujuk – petunjuk tentang pembinaan
territorial pun harus disesuaikan denagn perubahan yang ada. Piranti lunak yang
ada masih bersifat umum, sedangkan piranti lunak yang disesuaikan dengan
perkembangan daerah relative tidak ada.
19. Faktor Ekstern
Faktor dari luar yang dirasakan dapat
berpengaruh terhadap pembinaan territorial Kodim adalah menyangkut kondisi
geografi, demografi dan kondisi soial. Dari faktor – faktor tersebut diperoleh
dari beberapa peluang dan kendalan yang dominant yang dapat meempengaruhi
pembinaan territorial.
a. Peluang
1) Geografi
Wilayah kodim pada umumnya
cukup luas dan merupakan daerah yang terdiri dari daerah pantai dan daerah
pedalaman / pegunungan dengan kondisi tanah yang cukup subur untuk pertanian
dan mempunyai kekayaan alam.
2) Demografi
Jumlah penduduk yang besar
dengan jumlah angkatan kerja cukup banyak merupakan sumber daya manusia yang
dimanfaatkan.
3) Kondisi Sosial
a) Idiologi
Pancasila pada umumnya sudah
terima sebagai satu – satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan
bernegara.
b) Politik
Pembangunan politik sudah
sampai keseluruh lapisan masyarakat
sehingga kesadaran berpolitik sudah baik.
c) Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi
masyarakat makin meningkat ini didasari dengan upaya pemerintah dibidang
ekonomi terus ditingkatkan yaitu dengan kebijaksanaan – kebijaksanaan
pemerintah untuk mempermudah meningkatkan pertumbuhan industri disegala bidang.
d) Sosial
Budaya
Perhatian sosial dan budaya
gotong royong dimasyarakat akan mempererat ke Bhineka Tunggal Ika.
e) Hankam
Kesadaran masyarakat tentang
keamanan bukan tanggung jawab TNI saja melainkan tanggung jawab TNI dan
masyarakat cukup tinggi.
b. Kendala
3) Geografi
Wilayah Kodim pada umumnya
cukup luas dan merupakan daerah yang terdiri dari daerah pantai dan daerah
pedalaman pegunungan. Untuk daerah pantai umumnya belum ditunjang jaringan
jalan yang memadai, jalan yang ada yang tersedia untuk sangat terbatas yang
tidak memungkinkan untuk menghubungkan antar daerah melalui jalan darat tetapi
harus dengan sarana angkutan. Dengan kondisi geografi seperti tersebut diatas,
amka Kodim pada umumnya mengalami hambatan dlam melaksanakan pembinaan
territorial secara optimal didaerah yang kondisi sarana dan prasaran
perhubungan daerah masih sangat terbats. Keadaan daerah seperti itu dirasakan
cukup menyulitkan pengawas dan pengendalian terhadap pelaksanaan territorial
oleh Koramil yaitu Babinsa, sehingga sulit mengadakan evaluasi terhadap hasil
kegiatan pembinaan territorial yang telah dicapai.
2) Demografi
Penyebaran penduduk yang
terpencar diwilayah – wilayah yang relatif luas dengan keadaan medan/alam yang
sulit dan kepadatan yang tidak merata merupakan permasalahan yang berpengarug
terhadap pembinaan teriotorial. Dibandingkan dengan daerah – daerah pesisir
atau pantai dengan masyarakat yang relative lebih maju pelaksanaan pembinaan
territorial di desa – desa pedalaman/terpencil dengan tingkat pendidikan
masyarakat relatif rendah, sulit diharapakan dpat mencapai hasil seperti yang
diharapkan.
3) Kondisi Sosial
a) Ideologi
Pancasila sudah diterima
sebagai salah satunya azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara baik diperkotaan, daerah pantai, pedalaman maupun pegunungan wal
aupun tingkat pengalaman dan kehidupan sehari hari belum seperti yang
diharapkan.
Yang menjadi faktor
penghambat bagi upaya memasyarakatkan Pancasila adanya fanatisme agama yang
sempit dikalangan masyarakat tertentu.
b) Politik
Kesadaran berpolitik
dikalanagan masyarakat sudah ada walaupun tingkatnya berbeda – beda tergantung
dari pendidikan yang dimiliki.
c) Ekonomi
Tingkat kehidupan ekonomi
masyarakat cukup berpariasi dan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan
setempat, masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan umumnya mempunyai mata
pencaharian sebagai pegawai dan pedagang, masyarakat didaerah pantai sebagai
nelayan dan didaerah pedalaman sebagi petani. Potensi kekayaan laut dan lahan
pertanian yang subur tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
seperti yang diaharapkan karena belum diolah secara optimal. Pengolahan
kekayaan laut oleh nelayan dan lahan pertanian yang subur tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat
seperti yang diharapkan karena belum diolah secara optimal. Pengolahan kekayaan
laut oleh nelayan dan lahan pertanian oleh para petani dilaksanakan secara
tradisional baik pola atau teknis maupun saran yang digunakan. Masyarakat
nelayan dan petani didaerah pada umumnya belum memilki pandangan yang jauh
kedepan, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari – hari. Pola hidup demikian
membuat mereka kurang memiliki kualitas dan ethos kerja sehinggga produksinya
relative rendah. Keadaan seperti ini membuat potensi kekayaan laut yang
melimpah dan lahan pertanian yang subur dapat meningkatkan tarf hidup
masyarakat.
d) Sosial Budaya
Masalah sosial budaya yang
menjadi kendala bagi pelaksanaan territorial didaerah lain :
1) Masalah sengketa tanah baik antar perorang
dan antar kelompok masyarakat sering menjadi sumber timbulnya perselisihan /
pertentangan yang berkepanjangan bahkan tidak jarang menimbulkan perkelahian
massal penduduk desa yang berbatasan yang dapat menimbulkan korban jiwa yang
tidak sedikit. Selain itu masalah tanah dpat menimbulkan hambatan bagi
pembangunan daerah.
2) Keterikatan masyarakat terhadap adat
istiadat yang berlaku menimbulkan fanatisme kedaerahan yang sempit diakalngan
masyarakat sehingga menghambat upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
e) Hankam
Permasalahan yang timbul
dibidang Hankam pada umumnya berupa gangguaan Kamtibmas antara lain masalah
perkelahian massal dengan latar belakang kecil dan remeh namun apabila tidak
ditangani secara cepat dan tuntas dimanfaatkan oleh golongan tertentu
menimbulkan kasus SARA selain itu masalah gangguan keamanan masih sering
terjadi dan belum dapat ditanggulangi secara tuntas.
BAB – VI
UPAYA
YANG DILAKUKAN.
20. Umum.
Sebagimana yang telah
diuraikan sebelumnya tentang kondisi pembinaan territorial tingkat Kodim saat
ini dihadapkan kepada prediksi tantangan yang dihadapi mas depan dalam mewujudkan
ketahanan wilayah maka untuk dapat mencapi suatu kondisi pembinaan territorial
yang diharapkan diperlukan suatu upaya pembinaan territorial demi wujudnya
sasaran-sasaran pembinaan territorial melalui upaya yang terus-menerus terhadap
bidang goegrafi, bidang demografi dan bidang kondisi sosial.
21. Subyek Pembinaan.
a. Aparat territorial dalam hal ini pejabat
Kodim di daerah melaksannakan pembinaan kontiyu dan terukur terhadap obyek
pembinaan yang dilakukan secara terpadu dengan aparat pemerintah dan melibatkan
tokoh-tokoh masyarakat serta ormas.
b. Kodim dalam melaksanakan pembinaan
territorial bekerja sama dengan aparat pemerintah daerah setempat yang
disesuaikan dengan program pembangunan daerah setempat.
22. Obyek Pembinaan.
Dalam hal ini yang menjadi
obyek pembinaan territorial adalah bidang geografi, bidang demografi dan bidang
kondisi sosial agar menjadi kekuatan wilayah dan rak juang yang tangguh. Adapun
sasaran yang ingin dicapai adalah :
a. Bidang Geografi.
Diupayakan agar dapat
terbentuknya suatu daerah pangkal perlawanan yang mampu menghadapi ancaman
dalam rangka perang berlarut-larut yang dari dalam negeri maupun dari luar
negeri.
b. Bidang Demografi.
Diupayakan agar dapat terbentuknya
suatu kekutan rakyat yang sudah terlatih dan terorganisir secara nyata yang
mampu melaksanakan perlawanan bersenjata.
c. Bidang Kondisi Sosial.
Diupayakan agar dapat
terwujudnya suatu kondisi sosial yang stabil dan dinamis sebagai persyaratan suksesnya
pembangunan nasional bagi upaya penyelenggaraan Hankam. Disamping itu hal yang
penting adalah terwujudnya kekuatan sosial yang efektif dibidang IPOLEKSOSBUD
HANKAM sebagai sarana terhadap lawan.
23. Metoda dan Teknik.
a.
Bhakti TNI.
1). Karya Bhakti.
Dilakukan oleh seluruh satuan territorial
dan perorangan baik ditingkat Koramil maupun tiingkat Kodim sebagai lanjutan
rutin dengan menitikberatkan kepada sasaran-sasaran yang menyentuh dan
dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat umum.
2). Operasi Bhakti.
Dilakukan berdasarkan skala
prioritas terhadap daerah yang sangat membutuhkan agar terdapatnya
sarana/prasarana baik merupakan fasilitas umum maupun fasilitas sosial.
3). KKS TNI.
Dilakukan dengan lebih
mengutamakan pendekatan terhadap rakyat secara kekeluargaan untuk lebih
mendorong tumbuhnya pembangunan di daerah.
b. Pembianan Keamanan ( Binkam ).
Dilakukan melalui pendekatan
keamanan untuk mewujudkan stabilitas keamanan yang dinamis serta meningkatkan
kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam menanggulangi gangguan
kemanan yang mungkin timbul di daerahnya.
Binkam dilakukan secara
terpadu dengan aparat keamanan dengan melibatkan instansi terkait dan
tokoh-tokoh masyarakat dan ormas didaerahnya.
24. Sarana dan Prasarana.
a. Piranti lunak.
Diupayakan terdapatnya
petunjuk-petunjuk yang mengakomodir semua permasalahan binter mulai dari
petunjuk dasar sampai dengan petunjuk pelaksanaanya termasuk protap-protap
pelaksanaan baik denngan pengadaan baru yang belum ada.
b. Piranti keras.
Diperlukan pengadaan dan
penambahan piranti keras yang diperlukan mendukung pelaksanaan Binter.
25. Pelaksanaan.
a.
Pembinaan Geografi.
1). Kalsifikasi daerah.
Aparat territorial dalam hal
ini Dandim sampai dengan Babinsa mengadakan klasifikasi daerah dengan
dihadapkan kepada kemungkinan ancaman yang dihadapi dimasa depan.
Adapun langkah tindakan dalam
klasifikasi daerah yaitu dengan menentukan
:
a). Sasaran-sasaran Vital
b).
Jalan-jalan pendekat.
c). Sumber-sumber pokok
d). Pangkal-pangkal pertahan
2). Kompartementasi daerah.
Aparat territorial dan aparat
pemerintah beserta masyarakat mengusahakan peningkatan pemenuhan kebutuhan daerahnyya
agar mampu menyediakan kebutuhan logistiknya dalam rangka mengahadapi perang
berlarut.
3). Persiapan daerah.
Atas dasar Klasifikasi dan
Kompartementasi daerah, maka selanjutnya aparat teritorials dan aparat
pemerintah mempersiapan daerah untuk sewaktu-waktu dapat didayagunakan sebagai
sarana perlawanan.
b. Pembianan Demografi.
Dalam hal ini diarahkan untuk
lebih meningkatkan kualitas masyarakat dengan mewujudkan keserasian antar
jumlah penduduk dan ligkungannya sehingga dapat menjadikan kekuatan rakyat yang
terlatih dan terorganisir dalam kelompok perlawanan bersenjata dan mkelompok
perlawanan tak bersenjata. Adapun langkah dan tindakan dalam pembinaan
demografi yang harus dilakukan yaitu meliputi
:
1). Penilaian terhadap penduduk untuk mendapat
gambaran secara umum tentang keadaan daerahnya.
2). Analisa penduduk dihadapkan kepada ancaman
dan tantangan masa depan.
3). Dilakukan pendidikan pendahuluan sebagai
lankah penyiapan rakyat terlatih.
4). Pengorganisasi. Kekuatan berdasarkan komponen yang
diarahkan menjadi kekuatan HANKAM.
c. Pembinaan Kondisi Sosial.
Dilakuakn upaya penjagaan
kodisi yang stabil dan dinamis demi terwujudnya kekuatan sosial yang efektif
berupa kekuatan setiap aspek ideology, ekonomi, sosial budaya dan Hankam yang
dapat menjadi sarana juang lawan. Adapun langkah yang tindakan yang dilakuakn
dalam upaya peningkatan pembinaan kondisi sosial.
1). Penilaian terus-menerus terhadap kondisi
sosial yang berlaku.
2). Pencapaian kmondisi sosial yang diarahkan
kepada kondisi stabil dan dinamis.
3). Penggunaan kondisi sosial untuk pencapaian
kekuatan yang siap dihadapkan tantangan yang dihadapi.
26. Tata Kegiatan.
a. Pembinaan territorial yang dilaksankan oleh
Dandim. Danramil dan babinsa yang dimulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan,
sampai pengendalian harus dikoordinasikan
dengan Pemda dan instansi terkait ditingkat kabupaten dan lembaga –
lembaga lain maupun masyarakat.
b. Eslon
Pembina tingkat koordinasi mempertanggung jawabkan pencapaian sasaran
yang telah ditentukan serta menjaga
keserasian dan keterpaduan atar instansi yang terkait.
c. Pelaksanaan pembinaan territorial harus
dilaksankan terus-menerus baik sebelum, selama maupun sesudah adanya tantangan
yang dihadapi.
d. Pembinaan territorial dapat dilakukan baik
dalam bentuk kegiatan maupun dalam bentuk operasi denngan menerapkan cara-cara efektif dan efisien berupa
sosialisasi, edukasi dan komunikasi serta keteladanan dan pelaksanaan metoda
Binter sebagai berikut.
1). Sosialisasi.
Diperlukan sebagai
sosialisasi Binter terhadap seluruh masyarakat agar masyarakat kesadaran dan
keamanan dalam keikutsertaan dalam menyiapkan wilayah untuk kepentingan Hankam.
2). Edukasi.
Diperlukan penyiapan kekuatan rakyat melalui pendidikan
pendahuluan untuk selajutnya diorganisir secara nyata dan baik.
3). Komunikasi.
Diperlukan adanya komunikasi yang baik
antar subyek dan obyek agar terjalin saling pengertian dan kerja sama dalam
penyiapan wilayah untuk menjadi kekuatan wilayah yang diperlukan.
4). Ketauladanan.
Diperlukan adanya sikap dan
tingkah laku dari subyek yang dapat di tauladani melalui contoh-contoh yang
nyata tentang tata laksana kegiatan binter di daerah.
BAB –
VII
PENUTUP
27. Kesimpulan
Dari uraian tentang upaya
peningkatan pembinaan territorial tingkat guna mewujudkan ketahanan wilayah
dalam rangka menghadapi tantangan yang akan datang maka dapat disimpulkan hal –
hal sebagai berikut.
a. Merupakan suatu fakta sejarah bahwa
keberadaan TNI yang selalu berdampingan dan bersama sama dengan rakyat dimulai
dari perang kemerdekaan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dalam era yang
semakin maju. Bangsa Indonesia tak akan runtuh apabila kemanunggalan TNI dan
rakyat tetap dipertahankan. Dalam menghadapi era globalisasi masa depan
terdapat berbagai tantangan bagi aparat territorial maupun aparat pemerintah,
sehingga diperlukan suatu kerja sama dan koordinasi yang baik mulai tahap
perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilapangan.
b. Dihadapkan dengan kemampuan aparat
territorial yang ada dalam melaksanakan pembinaan territorial masih terdpat
beberapa kendala yang harus diatasi antara lain kurangnya kerja sama dan
koordinasi antar aparat territorial dan aparat pemerintah.
c. Pelaksanaan tugas koter yang profesional
akan mampu memberikan motivasi dan mencari peluang yang ada beberapa methoda
untuk peningkatan antar lain :
1) Pembinaan Geografi.
Merubah geografi statis
menjadi dinamis guna kepentingan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Hankam.
2) Pembinaan Demografi.
Dengan meningkatkan kualitas
masyarakat sesuai lingkungan yang mendukung agar memudahkan pergerakan kekuatan
rakyat dalam mengisi ancaman dan gangguan baik yang datang dari luar maupun
dalam negeri.
3) Pembinaan kondisi sosial.
Dalam rangka mewujudkan suatu
kekuatan berupa IPOLEKSOSBUD yang dpat dijadikan sarana juang bagi sistem
senjata sosial dan suksesnya pembangunan nasional.
28. Saran
Dari apa yang telah diuraikan
diatas terdapat beberapa kekurangan yang perlu untuk dilaksanakan tugas koter
dapat berjalan dengan lancar. Adapun saran – saran tersebut adalah sebagai
berikut :
a. Dalam pembinaan teritorial perlu adanya
peningkatan kerja sama dan koordinasi yang baik antar aparat teritorial dengan
aparat pemerintah serta lembaga pemerintah didalam perencanaan dan pelaksanaan
tugas.
b. Perlu adanya perbaikan kualitas personil
aparat territorial didalam melaksanakan tugas koter perlu peningkatan kemampuan
yang bersifat formal maupun non formal untuk menghadapi tantangan yang akan
datang.#frl
